Padahal, tidak semua yang berhasil didapatkan layak untuk terus dipertahankan.

Peristiwa mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November kemarin memberikan ruang bagi kita untuk merenungkan sesuatu yang lebih luas daripada sekadar dinamika politik nasional.

Terlepas dari berbagai perdebatan, kontroversi, maupun penilaian publik terhadap perjalanan politiknya, yang jujur saya pribadi juga kontra terhadap Gibran, tetapi keputusan yang dia buat cukup menarik dan berani.

Kenapa menarik? Karena ini menjadi sejarah. Pertama kalinya pasca reformasi ada wapres yang legowo mengundurkan diri. Kenapa berani? Sebab dengan posisinya sebagai wapres, Gibran sangat mampu menggunakan semua istrumen yang melekat dalam jabatan wapres untuk mempertahankan posisinya. Tapi dia tidak melakukan itu.

Gibran menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat kepada Presiden. Dalam surat tersebut, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Tentu saja, kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya lahir dari kelapangan hati, sebab motif dan pertimbangan pribadi seseorang tidak selalu dapat diketahui hanya melalui sebuah pernyataan publik.

Namun, dari peristiwa itu, ada satu pelajaran yang layak kita bicarakan. Terkadang, melepaskan sesuatu merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada memaksakan diri untuk terus menggenggamnya.

Apapun itu. Mau jabatan, kekuasaan, barang, harta, kehormatan, hubungan, bahkan sebuah pendapat yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. "Qoul qodim".

Banyak orang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena merasa sudah terlalu lama bersama. Ada yang mati-matian mempertahankan kedudukan lantaran takut dikuliti boroknya. Ada yang terus memperdebatkan sesuatu yang tidak lagi produktif hanya karena tidak ingin dianggap salah. Dan, ini tidak berhubungan langsung tapi lucu, ada yang menimbun barang sampai membuat sumpek pikirannya.

Maka kalau sudah begitu, orentasinya bukan lagi memperjuangkan sesuatu dengan gigih. Tapi sebatas sedang mempertahankan ego pribadi.

Barangkali, di sinilah kita perlu belajar membedakan antara keteguhan dan keras kepala.

Keteguhan adalah kemampuan untuk berdiri pada sesuatu yang benar meskipun menghadapi kesulitan. Sementara keras kepala adalah ketidakmampuan untuk mundur, bahkan ketika kita sudah mengetahui bahwa jalan yang ditempuh tidak lagi membawa kebaikan.

Keduanya sekilas terlihat sama. Namun, yang satu lahir dari prinsip, sedangkan yang lain lahir dari ego.

Akhirnya, tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Tapi kalau Tedy yang naik, terpaksa kita tempur lagi.

Dahulu, Rocky Gerung sering bersabda membantai kegilaan kaum jahilia di pemerintah. Namun, kemarin dia dibalut jas dan kopiah. Pemandangan anomali dari seorang yang dianggap filsuf. Aku mengira dia sedang ikut wisuda di kampus alam ghoib. Ternyata, dengan segenap kelucuan dan dalam tempo sesingkat angin kentut, dia bergelantung pada ranting-ranting yang dulu dipatahkannya. Rocky bergabung dengan pemerintahan mbg.

Begitulah filsafat ketika diterjemahkan kedalam wujud manusia Indonesia. Bentuknya tidak simetris, bengkok, dan mudah protol. Apa yang dilakukan melenceng dari yang diucapkan. Gelora rasa dalam hati, padam oleh tawaran murah. Dan abstraksi tentang kebenaran yang selama ini dibangun layaknya obrolan pria menjelang jam 1 malam. Ampas semua, wkwk.

Sebagai seorang pemuda, saya sering melihat orang-orang tua seperti itu dengan sedikit rasa iri. Mereka tampak begitu ringan menjalani hidup. Tidak sibuk mempertahankan apa yang sudah waktunya dilepaskan. Tidak perlu memastikan namanya selalu disebut, kursinya selalu tersedia, atau pengaruhnya tetap bekerja di balik layar.

Tetapi ada pula orang yang memasuki usia senja dengan cara berbeda. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tetapi tangannya masih erat menggenggam kekuasaan. Jabatan dipertahankan, pengaruh diperebutkan, dan kepentingan dijaga seolah-olah negara adalah perusahaan keluarga yang sahamnya diwariskan turun-temurun.

Lucunya, sebagian dari mereka mungkin pernah berbicara tentang keadilan. Tentang negara hukum, kepentingan rakyat, dan pentingnya menghormati konstitusi. Tetapi ketika menyangkut kursi dan kekuasaan, prinsip-prinsip itu menjadi sangat lentur dan becek.

Kita yang terus belajar memahami hukum jadi bertanya-tanya. Apakah hukum memang dibuat untuk membatasi kekuasaan, atau hanya untuk memastikan perebutan kekuasaan berlangsung dengan prosedur yang terlihat sah?

Sebab secara hukum, jabatan mungkin memiliki masa berlaku. Kekuasaan juga memiliki batas. Bahkan konstitusi pun tidak mengenal konsep “selamanya”. Tetapi manusia kadang lebih keras kepala daripada norma hukum yang mengaturnya.

Mungkin, sebelum Maudy Ayunda berbicara dan viral, mereka juga pernah mendengar tentang mindfulness. Hidup pada saat ini, menerima keadaan, melepaskan keterikatan, dan berdamai dengan diri sendiri.

Hanya saja, bisa jadi sebagian golongan senior salah memahami konsep “hadir pada saat ini”. Mereka terlalu hadir dalam setiap rapat, setiap lobi, setiap kontestasi, dan setiap perebutan pengaruh. Begitu hadirnya, sampai lupa bahwa suatu hari mereka tidak akan hadir lagi.

Dari sudut pandang kami yang masih muda, pemandangan itu terasa agak ganjil. Kami sedang mencari masa depan, sementara sebagian mereka justru sibuk mempertahankan masa lalu. Kami sedang belajar bagaimana mendapatkan kesempatan, sementara mereka sibuk memastikan kesempatan tidak jatuh ke tangan orang lain.

Padahal, kekuasaan itu seperti halnya barang bukti di ruang sidang, pada akhirnya hanya akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan setelah perkara selesai. Nama mungkin tercatat dalam sejarah, tetapi jabatan tidak ikut masuk ke dalam tanah. Tidak ada lobi dan negosiasi di bawah sana.

Pada akhirnya, usia tua tidak selalu membuat seseorang menjadi bijaksana. Ada yang semakin pandai melepaskan, ada pula yang semakin takut kehilangan. Apalagi disampingnya ada Gibran.

Gibran, bagi banyak orang, bukan simbol harapan, melainkan bukti betapa rendahnya standar kepemimpinan Indonesia hari ini. Bukan soal usia semata, tapi soal isi kepala, kedalaman nalar, dan kemampuan berdialektika.

Adapun Zohran, he is far far beyond Gibran and his father. Not even far, but far away. Kalau kamu mengikuti Zohran Mamdani, wali kota termuda kota New York. Kita beharap ada orang seperti dia di Indonesia. Mumpuni dan menang pemilu.

Lalu bagaimana dengan Prabowo Subiyanto? Intinya dia lebih muda daripada Donald Trump. Dan dia berhasil mengorbitkan anak muda ganteng menjadi wakilnya. Suatu prestasi yang harus dicatat dalam buku-buku sejarah bangsa ini.

Anyway,

Pendakian gunung sering disalahpahami sebagai cara menaklukkan puncak-puncak bumi. Seolah-olah gunung adalah musuh yang harus dikalahkan, dan manusia adalah pemenang yang berdiri congkak di ketinggian. Padahal, bagi mereka yang sungguh-sungguh mendaki dengan hati, gunung bukan untuk ditaklukkan, ia hadir untuk menyadarkan.

Gunung mengajarkan satu hal sejak langkah pertama, tidak semua jalan nyaman layak dipilih. Jalurnya sempit, licin, menanjak, dan sering kali membuat kita bertanya, “Kenapa aku ada di sini?” Pertanyaan yang sama juga sering muncul dalam hidup. Saat usaha terasa berat, doa terasa sepi, dan hasil tak kunjung tampak, hidup pun seperti pendakian yang tak berujung.

Di gunung, pengorbanan adalah keniscayaan. Kenyamanan harus ditinggalkan. Kasur empuk diganti tanah dingin. Makanan lezat diganti sekadar pengganjal lapar. Sinyal hilang, ego dipreteli, dan tubuh dipaksa berdamai dengan keterbatasannya. Semua itu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membersihkan. Sebab sering kali, manusia baru mengenal dirinya sendiri saat tak lagi punya apa-apa untuk disombongkan.

Pendakian juga mengajarkan tentang sabar. Tidak ada puncak yang bisa diraih dengan tergesa-gesa. Mereka yang memaksakan langkah, biasanya justru tumbang di tengah jalan. Sama seperti hidup, terlalu terburu-buru mengejar hasil sering membuat kita lupa menjaga diri dan niat. Gunung seakan berbisik, yang pelan tapi istiqomah, lebih selamat daripada yang cepat tapi lalai.

Ada saatnya pendaki berhenti, bukan karena lemah, tetapi karena tahu batas. Ini pelajaran penting yang sering kita abaikan. Dunia kerap memuja mereka yang terus maju tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa mengeluh. Padahal berhenti sejenak bukan tanda kalah, melainkan bentuk kebijaksanaan. Bahkan Nabi pun beruzlah, menepi sejenak, sebelum menerima tugas besar.

Menariknya, tidak semua pendakian harus berakhir di puncak. Ada pendaki yang memilih turun sebelum sampai. Bukan karena gagal, tapi karena sadar, keselamatan lebih utama daripada ambisi. Ini pun filosofi hidup yang mahal. Tidak semua yang ditinggalkan adalah kekalahan. Kadang, mundur adalah cara paling jujur untuk tetap hidup.

Dan ketika puncak akhirnya dicapai, yang datang bukan euforia berlebihan, melainkan keheningan. Di atas sana, manusia terasa kecil. Ego runtuh. Ambisi mereda. Bahkan air mata menetes haru. Kita sadar, betapa luas ciptaan Tuhan dan betapa rapuhnya diri ini. Puncak tidak membuat kita tinggi, justru ia mengajarkan kerendahan hati.

Akhirnya, mendaki gunung itu kegiatan yang berat dan menyiksa. Namun jika kamu yakin dan sabar, kelak ketika telah di puncak, seolah kamu lahir kembali dengan versi yang berbeda. Maka jika hari ini hidup terasa seperti pendakian berat, mungkin bukan karena jalanmu salah, tapi karena sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih utuh.

Ada orang yang sedang menghitung uang untuk bertahan sampai akhir bulan. Ada pula yang sedang menghitung tambahan fasilitas untuk memenuhi hasrat dan keinginan. Sialnya, keduanya hidup di negara yang sama.

Mari kita bicara, secara hukum apakah gaji DPR boleh dinaikkan? Jawabannya boleh. Tidak ada pasal yang melarang. Negara memang punya hak menetapkan anggaran, termasuk untuk gaji pejabat. Jadi, dari sisi legalitas, itu sah.

Akan tetapi, hukum bukan hanya soal pasal. Ada juga etik dan moralitas. Dalam filsafat hukum, istilahnya summum ius, summa iniuria. Hukum yang dijalankan secara kaku tanpa nurani bisa menjadi ketidakadilan yang paling besar.

Pertanyaannya sederhana. Apakah pantas wakil rakyat menambah gajinya sendiri, lalu bergembira, sementara rakyat yang diwakilinya sedang menjerit karena harga-harga yang melambung? Hidup jadi rakyat terasa berat.

DPR itu disebut wakil rakyat, bukan penguasa rakyat. Dalam kontrak sosial, mandat kekuasaan lahir dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Ketika mandat itu dipakai bukan untuk meringankan beban rakyat, tapi untuk menambah kenyamanan diri sendiri, maka secara etik itu adalah pengkhianatan moral.

Falsafah jawa bilang: “Mikul dhuwur mendhem jero.” Pemimpin itu harus mengangkat tinggi martabat rakyatnya, dan mengubur dalam-dalam kepentingan pribadinya. Bukan sebaliknya.

Joget setelah gaji naik, itu bukan sekadar ekspresi gembira. Itu simbol betapa jauhnya jarak batin antara penguasa dan rakyatnya. Simbol betapa elit sering hidup di dunianya sendiri, seolah lupa bahwa rakyat di bawah sedang antre bantuan beras, sedang berjuang dengan upah pas-pasan.

Maka, izinkan saya tegaskan, secara hukum, boleh. Tapi secara etik, itu luka moral. Dan luka moral jauh lebih dalam dari sekadar pelanggaran pasal. Karena luka itu menghantam kepercayaan rakyat terhadap negara.

Teman-teman, kalau kita diam, ini akan berulang. Kita harus berani bersuara. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan. Karena demokrasi tanpa kritik hanyalah topeng.

Jangan lupa, rakyat miskin, rakyat lapar, rakyat yang susah kerja, bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia, sama-sama warga negara, yang mestinya jadi prioritas utama, bukan golongan ampas yang mendapatkan sisa.

Jadi, pertanyaannya kita kembalikan ke mereka dan diri kita masing-masing. Apakah wakil rakyat masih benar-benar mewakili rakyat? Atau hanya mewakili dirinya sendiri? Dan apakah kamu masih akan memilih orang-orang itu? Jikalau jawabannya iya, maka rakyat negara ini memang pantas menderita.